Selain pemberantasan pinjaman ilegal, Tuti meminta penguatan edukasi masyarakat terhadap tawaran pekerjaan ilegal ke luar negeri yang berpotensi menjerumuskan warga ke aktivitas kriminal, termasuk perjudian daring.
Tuti juga berharap dukungan Pemprov Jawa Barat dalam percepatan penyelesaian dokumen Amdal bagi investor, guna mendorong investasi, membuka lapangan kerja, serta menekan kemiskinan dan pengangguran di Kuningan.
Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan penanganan bank emok dan pinjaman daring ilegal menjadi prioritas karena berdampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Pemprov Jabar bersama Satgas PASTI menyiapkan tiga langkah, yakni penguatan literasi keuangan, penyederhanaan prosedur kredit mikro perbankan, serta pengawasan terpadu hingga tingkat desa.
Herman menilai akses pembiayaan resmi harus diperluas agar masyarakat tidak terjebak pinjaman ilegal dengan bunga tinggi, sementara program KUR Super Mikro menawarkan bunga jauh lebih terjangkau.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkab Kuningan berharap masyarakat kecil memiliki akses permodalan yang aman, mudah dan terjangkau, sekaligus terlindungi dari praktik keuangan ilegal yang mengancam kesejahteraan keluarga.(Heryanto)

















