ELTV SATU || KUNINGAN – Keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besarnya bantuan sosial yang disalurkan, tetapi juga pada ketepatan data dan keberhasilan membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut menjadi penekanan Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., saat memberikan arahan kepada SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kuningan.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Kementerian Sosial yang diikuti SDM PKH Kabupaten Kuningan di Jagara Eco Park, Kecamatan Darma, Rabu (3/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati Dian menyampaikan apresiasi kepada seluruh SDM PKH yang kini telah berstatus Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) penuh waktu. Menurutnya, status tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi panjang para pendamping sosial yang selama ini hadir dan bekerja langsung di tengah masyarakat.
“Pendamping sosial bukan hanya memastikan bantuan diterima oleh masyarakat. Yang lebih penting adalah bagaimana keluarga penerima manfaat mampu tumbuh, berkembang, dan pada akhirnya mandiri. Bantuan sosial harus menjadi jalan menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegas Bupati Dian.
Ia mengingatkan bahwa data sosial yang akurat merupakan fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan dan keberhasilan program kesejahteraan masyarakat. Karena itu, para pendamping PKH bersama Dinas Sosial diminta terus melakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, Bupati Dian juga menekankan pentingnya peran SDM PKH dalam menyukseskan Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Kuningan, Nanin Ernis Nurjaman, melaporkan bahwa capaian ground check Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah mencapai 73,69 persen. Dari target yang ditetapkan, lebih dari 27 ribu keluarga penerima manfaat berhasil diverifikasi secara langsung oleh para pendamping sosial di lapangan.
