ELTV SATU || KUNINGAN — Wacana keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang kerap dipersepsikan sebagai ancaman bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai justru berpotensi melahirkan persoalan baru jika dibiarkan berkembang menjadi paradigma persaingan.
Forum BUMDes Provinsi Jawa Barat menegaskan, BUMDes dan KDMP bukan dua kekuatan yang harus dipertandingkan. Keduanya memiliki karakter, fungsi dan basis usaha yang berbeda sehingga jauh lebih produktif jika dibangun dalam skema kolaborasi.
Sekretaris Umum Forum BUMDes Jawa Barat, Toto Hadianto, mengatakan BUMDes dan KDMP seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi desa, bukan sebagai kompetitor.
“Antara BUMDes dengan KDMP sebenarnya tidak perlu ada persaingan, karena pola bisnisnya berbeda,” tegas Toto saat ditemui pada BUMDes Festival Jabar 2026, Minggu (30/8/2026).
Menurutnya, BUMDes lebih diarahkan pada pengelolaan usaha dan aset desa serta upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sementara koperasi memiliki konsep berbasis keanggotaan, yakni dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.
Perbedaan tersebut semestinya menjadi pintu masuk untuk membangun kerja sama, bukan alasan untuk saling berebut ruang usaha.
“BUMDes bisa sebagai pengelola kerja sama maupun unit usaha. Kemudian KDMP bisa menjalankan pemasaran dan menjangkau konsumen melalui jaringan anggotanya,” jelasnya.
“Jangan Sampai Potensi Desa Justru Terpecah.”
Forum BUMDes Jabar mengingatkan, jika BUMDes dan KDMP berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi, yang dikhawatirkan bukan sekadar terjadi tumpang tindih usaha, tetapi juga potensi ekonomi desa menjadi terfragmentasi.
Karena itu, menurut Toto, diperlukan sinkronisasi sejak tingkat desa agar masing-masing lembaga mengetahui posisi, kewenangan dan ruang usaha yang dapat dikembangkan.
“Harus ada sinergi dan kolaborasi,”
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa kehadiran KDMP tidak seharusnya dipahami sebagai pengganti ataupun lawan BUMDes.
