ELTV SATU || KUNINGAN – Audiensi Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) dengan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (17/11/2026), berlangsung panas. FMPK kembali menagih kejelasan pengembalian Pokok Pikiran (Pokir) masyarakat yang sebelumnya disahkan dalam APBD 2025, sekaligus mempertanyakan pelaksanaan keputusan sanksi etik terhadap anggota dewan berinisial S yang hingga kini belum terealisasi.
Bertempat di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan, audiensi yang dihadiri sejumlah elemen masyarakat dan perwakilan CPCL itu menjadi lanjutan polemik yang telah bergulir sekitar lima bulan tanpa kepastian penyelesaian.
Ketegangan mencuat saat Sekretaris FMPK, Luqman Maulana, menyoroti perbedaan keterangan Fraksi PKS terkait perubahan CPCL Pokir. Jika dalam audiensi sebelumnya S menyebut perubahan tersebut merupakan kesepakatan Fraksi, kali ini Ketua Fraksi PKS, Wawan Romliansyah, menyatakan perubahan dilakukan oleh S, bukan keputusan kolektif Fraksi.
Perbedaan pernyataan tersebut memicu kritik keras FMPK yang mempertanyakan sikap pimpinan Fraksi ketika persoalan itu pertama kali disampaikan.
FMPK menilai Fraksi PKS belum menunjukkan ketegasan dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut hak masyarakat. Kritik juga diarahkan pada sikap Fraksi yang dinilai lebih banyak berbicara mengenai mekanisme ketika dituntut menjalankan keputusan lembaga etik.
Puncak ketegangan terjadi saat peserta audiensi meminta kepastian kapan Pokir CPCL terdampak dikembalikan. Kyai Edin Kholidin menegaskan masyarakat tidak lagi membutuhkan penjelasan prosedural, melainkan kepastian realisasi.
“Ini pertanyaan sederhana: kapan Pokir yang menjadi hak masyarakat dan seharusnya direalisasikan pada 2025 akan dilaksanakan? Tidak usah memberikan alasan ke mana-mana,” tegasnya.

















