ELTV SATU || KUNINGAN – Polemik tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan periode 2017–2025 memasuki babak baru. Tujuh ormas dan LSM resmi melaporkan sejumlah pihak terkait ke Kejaksaan Negeri Kuningan, Rabu (18/11/2026), untuk meminta dugaan penyimpangan anggaran tersebut diusut secara menyeluruh.
Laporan disampaikan Abidin, S.E., bersama tim kuasa hukum sebagai tindak lanjut aksi demonstrasi pada 15 November dan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan pada 16 November 2026.
Abidin menyebut laporan itu berangkat dari belum jelasnya dasar regulasi dan mekanisme penghitungan tunjangan DPRD. Ia menilai, meski proses penelusuran telah berjalan hampir enam bulan, persoalan tersebut belum memberikan kejelasan kepada masyarakat.
Pihak yang dilaporkan mencakup Bupati Kuningan terkait penerbitan SK Bupati Nomor 900 Tahun 2025, pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Sekda, Kepala BPKAD, TAPD, Bagian Hukum Setda, hingga pejabat pengelola keuangan dan bendahara yang berkaitan dengan pencairan anggaran.
TGR Rp165 Juta Disorot
Selain mempertanyakan dasar pembayaran tunjangan, Abidin menyoroti tuntutan ganti rugi (TGR) sebesar Rp165 juta. Menurutnya, pengembalian kerugian keuangan negara tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya unsur pidana.
Ia meminta aparat penegak hukum membedakan dugaan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun akibat kelalaian, berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

















