ELTV SATU ||| Cirebon – Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten
Cirebon memadati halaman Gedung DPRD untuk melakukan aksi demo, Rabu (30/4).
Mereka datang dengan satu tujuan, yakni menuntut kejelasan status kepegawaian
yang hingga kini belum ditetapkan, meski sebagian dari mereka telah mengabdi
puluhan tahun di instansi pemerintah.
Dengan mengenakan pakaian dinas dan membawa spanduk
bertuliskan berbagai tuntutan, para honorer menyuarakan aspirasi mereka. Salah
satu spanduk berbunyi, “Kami honorer database BKN Dinas Pendidikan. Menuntut
status R2 dan R3 agar cepat diselesaikan menjadi ASN PPPK di tahun 2025. Namun, unjuk rasa ini tidak hanya menyangkut persoalan
administrasi. Lebih dari itu, aksi ini merefleksikan kegelisahan dan jeritan
hati para honorer yang merasa diabaikan. “Ini bukan cuma soal PPPK. Ini tentang keadilan. Sampai
kapan kami dieksploitasi? Kami bukan robot, kami manusia,” teriak salah satu
orator dari atas mobil komando.
Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Kabupaten Cirebon, Anton,
menyebut aksi ini sebagai bentuk ultimatum terhadap pemerintah daerah dan DPRD
agar tak lagi menunda penyelesaian masalah. Kami bisa saja santai di tempat adem, tapi kami ke sini
karena kami muak digantung terus. Kami hanya minta hak kami yang sudah lama
dijanjikan. Selain meminta kejelasan status, para honorer mendesak agar
sisa sekitar 300 formasi ASN PPPK tahun 2024 diberikan kepada tenaga honorer
yang sudah lama mengabdi. Jika nantinya formasi tersebut diubah menjadi skema
paruh waktu, mereka meminta agar upah yang diterima minimal setara Upah Minimum
Provinsi (UMP). Isu ketimpangan gaji juga menjadi sorotan. Para guru mengaku
masih menerima penghasilan yang jauh dari layak, bahkan tak sampai sejuta
rupiah per bulan.
Dalam orasinya, para honorer juga menyinggung soal anggaran
daerah dan mempertanyakan pemanfaatan sisa formasi yang dinilai belum maksimal.
Hal ini menjadi sorotan mengingat Kabupaten Cirebon memiliki Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang besar.
Rocheli, El Tv Satu Mengabarkan
