Ia menegaskan, pengelola PKBM, khususnya kepala lembaga dan bendahara, harus memahami secara baik tata kelola anggaran, administrasi, serta mekanisme pelaporan agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Bimtek tersebut menghadirkan sejumlah pemateri, di antaranya dari Inspektorat Kabupaten Kuningan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui operator kabupaten untuk penyamaan persepsi terkait Dapodik, pengurus FK PKBM mengenai program kerja organisasi, serta pengawas yang memberikan materi pengadministrasian lembaga.
Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB itu diikuti perwakilan dari 78 lembaga dengan jumlah peserta mencapai 142 orang.
Nurrohim berharap, melalui bimtek tersebut, seluruh lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Kuningan semakin tertib administrasi, tertib pelaporan, dan tertib pelaksanaan kegiatan.
“Harapan kami, PKBM ke depan semakin baik, mampu bersinergi dengan berbagai pihak, serta menjalankan tata kelola lembaga sesuai ketentuan. Dengan administrasi yang tertib, pelaksanaan program pendidikan nonformal dapat berjalan optimal dan terhindar dari persoalan dalam pemeriksaan,” pungkasnya.(Heryanto)

















