Dalam skema tersebut, kelompok-kelompok tani akan mendapatkan dukungan pembiayaan dari pihak pembeli atau off-taker, sekaligus mendapatkan jaminan pemasaran hasil produksinya.
“Kami ingin petani tidak hanya bisa memproduksi, tetapi juga memiliki kepastian pasar. Karena itu, kami mendorong hadirnya off-taker yang tidak hanya membantu pembiayaan, tetapi juga menyerap dan memasarkan hasil pertanian masyarakat,” jelasnya.
Koperasi Desa dan BUMDes Jadi Penggerak Ekonomi Lokal
Prof. Sukro juga menaruh harapan besar terhadap keberadaan koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Menurutnya, seluruh potensi yang dihasilkan dari wilayah Kuningan sebaiknya dapat diolah, dipasarkan, dan memberikan nilai tambah di daerah sendiri sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
“Harapan kami, potensi yang dihasilkan dari Kabupaten Kuningan tidak keluar begitu saja. Sebisa mungkin diberdayakan oleh koperasi desa dan BUMDes sehingga nilai ekonominya tetap berputar di masyarakat Kuningan,” tegasnya.
Audiensi tersebut menjadi sinyal kuat adanya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menyiapkan program pelatihan vokasi, peningkatan produktivitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah.
Dengan dukungan BBPPV Bandung dan Kementerian Ketenagakerjaan RI, berbagai program yang disiapkan diharapkan menjadi bukti nyata hadirnya solusi untuk meningkatkan kualitas SDM, membuka peluang kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Kuningan.(Heryanto)
