Menurutnya, keberadaan kader dan penyuluh KB di tingkat desa memiliki peran strategis dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting.
“Kami mengoptimalkan peran penyuluh dan kader di lapangan untuk mendampingi keluarga, khususnya ibu hamil dan keluarga berisiko, agar memahami pola asuh dan pola hidup sehat,” katanya.
Selain persoalan stunting, H. Apip juga menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan keluarga.
Ia menegaskan perempuan bukan hanya objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek yang mandiri dan berdaya secara ekonomi.
“Perempuan yang berdaya secara ekonomi cenderung mampu menciptakan lingkungan keluarga yang lebih sehat dan harmonis,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, H. Apip turut menyinggung isu perlindungan anak dan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
DPPKBP3A, kata dia, terus memperkuat peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai garda terdepan dalam penanganan dan pelaporan kasus kekerasan.
“Kami terus mengampanyekan gerakan ‘Berani Sebut’ agar korban maupun saksi tidak takut melapor ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelasnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong terwujudnya sekolah ramah anak guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dari tindakan perundungan atau bullying.
Melalui kegiatan bakti sosial dan edukasi 1000 HPK tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting, perlindungan anak, dan penguatan ketahanan keluarga semakin meningkat.(Heryanto)
