Dari 12 persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengusulan program kepada pemerintah pusat, sebagian besar dokumen telah tersedia, seperti RISPAM, DED, RAB, justifikasi teknis, surat minat, hingga kesiapan menerima aset. Namun masih terdapat kendala utama, yakni izin pemanfaatan lahan yang berada di kawasan Perhutani.
“Kami masih berproses untuk mendapatkan izin pemanfaatan lahan karena lokasi pembangunan berkaitan dengan lahan milik Perhutani dan Kementerian Kehutanan,” kata Ukas.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Syaiful Huda, menyatakan pihaknya siap membantu membuka komunikasi dengan Kementerian Kehutanan dan Perhutani agar persoalan lahan dapat segera diselesaikan.
Menurutnya, secara teknis dan administrasi proyek tersebut sudah cukup siap, namun persoalan lahan menjadi faktor penting yang harus segera dituntaskan.
“Komisi V mendukung penuh. Ada dua pekerjaan rumah, pertama memastikan tanah Perhutani ini selesai. Saya usulkan Bupati Kuningan bisa langsung melakukan audiensi dengan Perhutani. Nanti kami bantu membuka akses komunikasi dengan Kementerian Kehutanan dan Perhutani,” ujar Syaiful Huda.
Ia menambahkan, apabila persoalan lahan dapat segera diselesaikan, maka pihaknya akan mendorong agar program tersebut dapat dipercepat melalui dukungan anggaran pemerintah pusat.
Perwakilan Kementerian PUPR juga menyampaikan bahwa usulan SPAM Cibeureum secara prinsip telah memenuhi sebagian besar persyaratan. Namun diperlukan penyesuaian dokumen teknis, khususnya terkait kondisi terbaru dan kebutuhan anggaran.
Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan SPAM Cibeureum bagi masyarakat Kuningan Timur.
Menurutnya, Kabupaten Kuningan selama ini menjadi daerah sumber air yang memberikan manfaat bagi wilayah lain, namun sebagian masyarakat Kuningan sendiri masih menghadapi keterbatasan akses air bersih.
“Kuningan ini ibarat tikus mati di lumbung padi. Kita memberikan berkah air ke daerah lain, tetapi masyarakat Kuningan Timur masih menunggu pelayanan air bersih. Kami berharap dukungan Komisi V agar program ini segera terealisasi,” ungkap Bupati.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI berharap koordinasi antara pemerintah daerah, PDAM Tirta Kamuning, Kementerian PUPR, Kementerian Kehutanan, dan Perhutani dapat mempercepat terwujudnya SPAM Cibeureum sebagai solusi penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Kuningan.(Heryanto)
