Sementara untuk 2027, sebanyak 386 SD di Kabupaten Kuningan disebut telah mendapatkan alokasi dalam APBN dan kini dipersiapkan melalui pembenahan data. Data tersebut akan memasuki cut-off pada 31 Oktober 2026.
Surya berharap keberlanjutan program revitalisasi dapat mempercepat pemerataan perbaikan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kuningan. Dari sekitar 557 SD yang ada, pelaksanaan program secara bertahap diharapkan semakin mengurangi jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan.
“Harapan kita sekolah-sekolah di Kuningan semakin bagus, sehingga kenyamanan dan keamanan anak-anak dalam belajar bisa terjamin,” ungkapnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program revitalisasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh tanggung jawab seluruh pihak dalam pelaksanaannya.
Kepala sekolah sebagai pihak yang bekerja sama langsung dengan kementerian diminta menjalankan program secara amanah, menjaga kualitas pekerjaan, serta terbuka dalam menyampaikan persoalan yang muncul di lapangan.
“Sekolah itu untuk anak cucu kita. Ketika ada bantuan pemerintah, tinggal kita laksanakan dengan amanah dan menjaga kondusivitas. Kalau ada hal yang perlu dikomunikasikan, sampaikan dan saling mengingatkan,” pungkasnya.
Dengan demikian, revitalisasi sekolah tidak hanya menghadirkan ruang belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa, tetapi sekaligus menjadi salah satu aktivitas pembangunan yang memberi ruang bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal untuk ikut bergerak. (Heryanto)
