Pertanyakan Dasar Regulasi
Abidin juga mempersoalkan dugaan belum adanya Peraturan Bupati yang secara khusus menjadi landasan teknis penghitungan tunjangan DPRD. Kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri karena menyangkut dasar penetapan besaran tunjangan hingga proses pencairan anggaran.
Ia turut menyinggung Perbup Nomor 5 Tahun 2026 yang menurutnya perlu dikaji keterkaitannya dengan pembayaran tunjangan periode 2017–2025.
“Kami tidak ingin persoalan ini terus menggantung. Ini menyangkut uang negara dan harus ada kepastian hukum. Kami akan terus mengawal sampai semuanya terang,” tegas Abidin.
Laporan tersebut kini menjadi perhatian publik. Kejaksaan diharapkan menindaklanjutinya secara profesional dengan memeriksa seluruh aspek regulasi, mekanisme penganggaran, pencairan, serta pertanggungjawaban tunjangan DPRD.
Seluruh pihak yang dilaporkan tetap harus dihormati asas praduga tak bersalah hingga adanya pembuktian hukum yang sah.(Heryanto)

















