Scroll ke bawah
banner 300x300
banner 160x600
banner 160x600
Example 728x250
DaerahNews

Tujuh Ormas-LSM Laporkan Dugaan Penyimpangan Tunjangan DPRD Kuningan ke Kejaksaan

94
×

Tujuh Ormas-LSM Laporkan Dugaan Penyimpangan Tunjangan DPRD Kuningan ke Kejaksaan

Sebarkan artikel ini
Example 728x250

Pertanyakan Dasar Regulasi

Abidin juga mempersoalkan dugaan belum adanya Peraturan Bupati yang secara khusus menjadi landasan teknis penghitungan tunjangan DPRD. Kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri karena menyangkut dasar penetapan besaran tunjangan hingga proses pencairan anggaran.

Ia turut menyinggung Perbup Nomor 5 Tahun 2026 yang menurutnya perlu dikaji keterkaitannya dengan pembayaran tunjangan periode 2017–2025.

Baca Juga :  Bulan Dana PMI Kuningan Hanya Tembus 71,2 Persen, Rp641,65 Juta Terkumpul

“Kami tidak ingin persoalan ini terus menggantung. Ini menyangkut uang negara dan harus ada kepastian hukum. Kami akan terus mengawal sampai semuanya terang,” tegas Abidin.

Laporan tersebut kini menjadi perhatian publik. Kejaksaan diharapkan menindaklanjutinya secara profesional dengan memeriksa seluruh aspek regulasi, mekanisme penganggaran, pencairan, serta pertanggungjawaban tunjangan DPRD.

Seluruh pihak yang dilaporkan tetap harus dihormati asas praduga tak bersalah hingga adanya pembuktian hukum yang sah.(Heryanto)

Baca Juga :  Gerakan KITA Dorong Penyelidikan Dugaan Tunjangan DPRD Kuningan Dilakukan Transparan dan Profesional
Example 728x250
banner 200x800
banner 728x90
Example 728x250

Jangan Copy Paste Tanpa Izin