Pemerintah daerah juga memastikan persoalan tersebut tidak ditangani secara sepihak. Koordinasi lintas instansi terus dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat.
Bupati mengungkapkan bahwa pembahasan isu tersebut telah dilakukan bersama unsur pimpinan daerah, termasuk TNI dan Kejaksaan Negeri.
“Ini sudah saya koordinasikan dengan Forkopimda, sudah dibahas bersama unsur pimpinan daerah, termasuk dengan Pak Dandim dan juga Ibu Kajari,” tegasnya.
Pertemuan di Pendopo Kuningan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah memilih langkah dialog dan pendekatan persuasif dalam menyikapi isu pembebasan lahan yang belakangan menjadi perhatian publik.
Sejumlah tokoh agama yang hadir juga menyampaikan harapan agar pemerintah terus terbuka terhadap aspirasi masyarakat serta menjaga stabilitas sosial dan kerukunan antarwarga di wilayah Kuningan.(Heryanto)
