Selain itu, katanya, koordinasi lintas perangkat daerah juga terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan sensus.
“Selain Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, kami juga melakukan pendataan secara rutin melalui survei tahunan untuk memperkaya data yang ada, sehingga dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung, Ali Masrup, menyampaikan, kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
“Kami berharap hasil dari kunjungan ini dapat menjadi referensi dalam memastikan pelaksanaan sensus di daerah kami berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang akurat,” tuturnya.
Dalam sesi diskusi, turut dibahas berbagai dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS akan memperkuat basis data melalui pendataan langsung terhadap ratusan ribu pelaku usaha di Kabupaten Indramayu, serta memanfaatkan berbagai sumber data pendukung guna memastikan akurasi dan validitas informasi.
Dari kunjungan kerja ini, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antardaerah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sehingga menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (Bd)
