“Pragmatisme tidak hadir secara tiba-tiba. Ia muncul melalui kompromi-kompromi kecil yang dianggap biasa. Lama-kelamaan orientasi perjuangan berubah. Yang dipikirkan bukan lagi apa yang benar, tetapi apa yang menguntungkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, ketika masyarakat mulai meragukan independensi gerakan sipil, fungsi kontrol terhadap kekuasaan juga akan ikut melemah. Dampaknya, kritik, demonstrasi, maupun berbagai bentuk advokasi berpotensi dipersepsikan memiliki kepentingan tertentu.
“Kalau publik mulai percaya bahwa kritik bisa ditransaksikan atau demonstrasi dapat diarahkan oleh kepentingan tertentu, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu atau organisasi, melainkan legitimasi moral seluruh gerakan masyarakat sipil,” tegasnya.
Imam juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi antara nilai dan tindakan. Menurutnya, semangat antikorupsi, transparansi, dan keadilan tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam sikap serta perilaku setiap aktivis dan organisasi.
Sebagai refleksi, Imam mengutip pesan tokoh pergerakan nasional Tan Malaka bahwa “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda.” Ia juga mengingatkan pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, tentang tantangan perjuangan generasi penerus dalam menjaga bangsa.
Di akhir pernyataannya, Imam mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus melakukan evaluasi internal agar tetap menjadi kekuatan moral dalam demokrasi.
“Demokrasi membutuhkan pemerintah yang terbuka terhadap kritik, tetapi juga memerlukan gerakan masyarakat sipil yang independen, berintegritas, dan konsisten memperjuangkan kepentingan publik. Integritas adalah modal utama agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” pungkas Imam Royani.(Heryanto)
