ELTV SATU || KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan daerah. Capaian tersebut mendapat apresiasi, namun dinilai tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Aktivis sosial sekaligus Inisiator Gerakan KITA, Ikhsan Marzuki, pada hari Jumat 26-6-2026 kepada ELTVSATU, menyampaikan bahwa opini WTP merupakan pencapaian positif karena menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, menurutnya, predikat tersebut bukan berarti pemerintahan telah sepenuhnya terbebas dari potensi penyimpangan maupun praktik korupsi.
“WTP hanya menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar pemeriksaan. WTP bukan sertifikat yang menyatakan sebuah pemerintahan bebas dari korupsi,” ujar Ikhsan.
Ia menjelaskan, pemeriksaan BPK memiliki ruang lingkup untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, sementara dugaan tindak pidana korupsi menjadi ranah aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.
Menurut Ikhsan, potensi penyimpangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap, gratifikasi, pengaturan proyek, penggelembungan anggaran (mark-up), hingga penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut tetap mungkin terjadi meskipun secara administratif laporan keuangan terlihat tertib.
“Opini WTP dan upaya pemberantasan korupsi memiliki ruang lingkup yang berbeda. Karena itu, WTP tidak boleh dijadikan satu-satunya indikator untuk mengukur bersih atau tidaknya sebuah pemerintahan,” tegasnya.
