ELTV SATU || KUNINGAN — Perkara gugatan perdata senilai Rp777,36 juta yang menyeret seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kuningan.
Sidang perdana digelar Rabu (7/10/2026) dengan agenda pemanggilan para pihak. Namun, persidangan hanya dihadiri pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, Izza Mochammad Faozi. Sementara tergugat dan kuasa hukumnya tidak hadir.
“Agenda hari ini pemanggilan para pihak. Sidang hanya dihadiri pihak penggugat, sedangkan tergugat maupun kuasa hukumnya tidak hadir,” ujar Izza seusai persidangan.
Berdasarkan dalil gugatan, perkara tersebut bermula pada awal 2024. Tergugat I, yang dalam perkara disebut menjabat sebagai kepala dinas, diduga menghubungi penggugat dan mengajukan pinjaman pribadi.
Pinjaman pertama disebut sebesar Rp100 juta yang diserahkan pada 25 Januari 2024 melalui Tergugat II, yang disebut sebagai bendahara dinas. Penyerahan uang tersebut disebut dilengkapi kuitansi.
Persoalan kemudian berkembang. Pada Maret 2024, penggugat mengaku diminta melakukan pengadaan barang elektronik untuk kebutuhan dinas dengan nilai Rp127,36 juta.
Selanjutnya, pada 15 Mei 2024, penggugat kembali disebut menyerahkan pinjaman sebesar Rp550 juta melalui Tergugat II. Transaksi tersebut juga disebut dituangkan dalam kuitansi.
Jika dijumlahkan, nilai yang menjadi pokok perkara mencapai Rp777,36 juta, terdiri dari pinjaman tunai Rp650 juta dan pengadaan barang elektronik Rp127,36 juta.
