ELTV SATU ||| KUNINGAN — Pesatnya pertumbuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan mulai memunculkan persoalan baru, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuningan mengakui, baru sebagian kecil dapur MBG yang terpantau menjalin kerja sama resmi dalam pengelolaan limbah.
Kepala DLH Kuningan, Usep Sumirat, mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah dapur MBG yang bekerja sama langsung dengan DLH masih sangat terbatas.
“Tidak lebih dari enam dapur yang sudah bekerja sama dengan DLH. Selebihnya, saya dorong untuk mandiri,” ujarnya dalam wawancara, Selasa (14/4/2026).
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan sistem pengelolaan sampah di tengah menjamurnya dapur MBG, terutama jika tidak diiringi pengawasan yang memadai.
“Mandiri Jadi Solusi, atau Bentuk Keterbatasan?
DLH memilih mendorong pola pengelolaan mandiri, dengan catatan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun di sisi lain, pendekatan ini juga mencerminkan keterbatasan kapasitas layanan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah.
“Saya tidak memaksakan harus ke DLH, tapi prinsipnya satu: sampah jangan sampai dibuang sembarangan,” tegas Usep.
Ia mempersilakan pengelola dapur MBG untuk mencari solusi sendiri, termasuk bekerja sama dengan BUMDes, pihak swasta, maupun kelompok masyarakat.
“Silakan bekerja sama dengan siapa saja. Yang penting sampahnya tertangani dengan baik,” katanya.
Namun tanpa sistem pengawasan yang kuat, skema mandiri berpotensi menimbulkan praktik pengelolaan yang tidak seragam, bahkan berisiko menyalahi aturan.
