“Pemerintah daerah terus mendorong perluasan literasi keuangan hingga ke pelosok desa agar masyarakat tidak terjebak pinjol ilegal. Melalui inklusi keuangan yang cerdas, kita dorong pertumbuhan UMKM dan wujudkan masyarakat yang mandiri,” ujar Amih Tuti.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyoroti ancaman pinjaman online ilegal dan judi online. Ia menilai, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko masyarakat terjerat pembiayaan bermasalah.
Pemprov Jawa Barat, kata Dedi, menyiapkan program beasiswa bagi pelajar berprestasi serta perluasan perlindungan kesehatan yang ditargetkan menjangkau 5,4 juta warga. Upaya tersebut diharapkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendasar tanpa harus bergantung pada sumber pembiayaan berisiko.
Dedi juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap kejahatan digital, termasuk penyebaran berkas APK berbahaya dan tautan palsu yang berpotensi mencuri data pribadi.
Pembukaan BIK 2026 dihadiri Kepala OJK Jawa Barat Darwisman, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, serta sejumlah pimpinan industri jasa keuangan.
Melalui momentum BIK 2026, penguatan akses layanan keuangan diharapkan tidak hanya memperluas penggunaan produk keuangan formal, tetapi juga meningkatkan kecakapan masyarakat dalam mengelola keuangan, melindungi diri dari penipuan, dan mengembangkan usaha produktif.(Heryanto)
