“Jangan sampai perjalanan dinas terus dijadikan kegiatan rutin yang minim manfaat nyata bagi masyarakat. Rakyat sedang membutuhkan keberpihakan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak, bukan pemborosan yang dibungkus dengan istilah kerja kelembagaan,” lanjutnya.
LSM Frontal juga menyoroti kontras antara tingginya belanja perjalanan dinas dengan kondisi masyarakat Kuningan yang masih banyak menghadapi tekanan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Karena itu, pihaknya meminta BPKAD dan pemerintah daerah tidak sekadar melakukan pengurangan simbolik, melainkan menghapus secara tegas anggaran perjalanan dinas DPRD yang dinilai tidak produktif.
“Jika benar para wakil rakyat berpihak kepada masyarakat, maka anggaran perjalanan dinas ini seharusnya menjadi pos pertama yang dikoreksi. Anggaran daerah harus dikembalikan pada orientasi utamanya, yakni kesejahteraan rakyat,” ujar Uha.
LSM Frontal menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret dan berani, terutama terhadap belanja-belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.(Heryanto)
Kuningan, 2 April 2026
Uha Juhana
Ketua LSM Frontal
